Senin, 08 Februari 2016

contoh fungsi pers

TUGAS  PKN

‘‘contoh fungsi pers
d
i
s
u
s
u
n
oleh
Sukri  saputra
Andre  rahmat
Irsyad  hamdi
Rahmad  indra
Randika  nofrianto

KELAS  XI  TAB 2
SMK N  1  MINAS



1. Media Informasi
           Gemar Membaca di Jabar Selalu Meningkat

Kamis, 01/07/2010 - 16:08
   BANDUNG,(PRLM).-Terjadi peningkatan sekitar sepuluh persen terhadap gemar membaca masyarakat di Jawa Barat. Persentase gemar membaca tahun ini mencapai 60 persen sedangkan tahun lalu hanya 50 persen. Peningkatan tersebut salah satunya, tidak terlepas dari peran serta satuan kerja perangkat daerah yang bisa mengajukan permintaan buku langsung kepada para penerbit.
   Hal tersebut dikatakan Anggota Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi) Jabar yang diwakili Supervisor Grafindo, Dias Syaefulloh, saat ditemui di sela-sela acara Pameran “SCOPE” Indonesia 2010 mengenai pendidikan dan karir, di Sabuga Convention Hall, Kamis (1/7). Menurut dia, Perangkat daerah seperti kepala desa, serta kecamatan yang mewakili masyarakatnya bisa berkoordinasi dengan penerbit melalui Ikapi Jabar.
    “Koordinasi tersebut dilakukan untuk mengetahui berapa banyak permintaan buku yang diminta masyarakat. Selain itu, Ikapi sendiri mempunyai program khusus untuk memberikan buku kepada masyarakat yang kurang mampu. Pemberian buku tersebut bisa berupa buku sekolah maupun nonsekolah. Buku sekolah seperti buku pelajaran TK, SD, SMP serta SMA. Sedangkan nonsekolah bisa seperti komik,” kata Dias.
   Sementara itu, menurut Staff Trainer Genius Mind Consultancy (GMC) Bandung, Anzar Sumingkar,mengembangkan keilmuan melalui pendidikan nonsekolah tidak sekedar didapatkan dari buku tapi juga bisa melalui kursus serta pelatihan. Dengan adanya pendidikan nonsekolah ternyata mampu meningkatkan prestasi akademik di sekolahnya.
“Pendidikan nonsekolah kepada anak-anak bukan hanya belajar, tapi bisa dengan bermain. Karena, dengan bermain ternyata bisa membuka otak tengah. Namun, aktifasi otak tengah juga harus didukung dengan menggunakan musik,” ujar Anzar
   Anzar mengungkapkan, otak tengah adalah jembatan yang menghubungkan dan menyeimbangkan fungsi otak kiri dan kanan. Mengaktifkannya akan memungkinkan baik otak kiri maupun kanan berfungsi secara optimal. Pengaktifan otak tengah mengembalikan kekuatan otak pada keadaan semulanya.
   Mengembangkan keilmuan melalui alternatif nonsekolah melalui metode pelatihan atau kursus dengan menggunakan musik yang sudah dikembangkan GMC ternyata mampu meningkatkan konsentrasi, serta memori mereka dalam belajar. (CA-05/kur)***
        ( Artikel di atas termasuk media informasi karena isinya menyampaikan informasi tentang peningkatan gemar membaca di Jawa Barat.)
2. Media Pendidikan
                Siklus Tsunami Diperkirakan Empat Tahun Sekali

Minggu, 02/10/2011 - 20:06
SUKABUMI, (PRLM).- Siklus terjadinya bencana tsunami di Indonesia, diperkirakan terjadi dalam empat tahun sekali. Hal itu, selain berdasarkan penelitian para pakar tsunami, juga dengan melihat pengalaman kejadian tsunami sebelumnya di Indonesia.
Demikian dikatakan pakar Tsunami, Dr. Subandono yang juga menjabat Direktur Pesisir dan Lautan, Direktorat Jenderal (Ditjen) Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam sosialisasi Mitigasi Bencana dan Milad ke-66 Kabupaten Sukabumi di Alun-alun Palabuhanratu, Sabtu (1/10) malam.
Menurut dia, siklus bencana tsunami empat tahunan di Indonesia itu, mengacu pada data kejadian tsunami sebelumnya. Dari tahun 1600 hingga 2011, sudah terjadi 110 kali kejadian tsunami dalam skala cukup besar. Setelah diteliti selama 400 tahun terjadi 110 kali tsunami itu, bisa disimpulkan siklus terjadinya tsunami rata-rata terjadi selama empat tahun sekali.
Hal itu diperkuat pula dengan kejadian tsunami di Indonesia, dari mulai Aceh, Padang, Yogyakarta, Pangandaran dan terakhir tahun 2010 kemarin di Kepulauan Mentawai.
“Jadi kalau dikaji lebih jauh, siklus terjadinya tsunami itu rata-rata empat tahun sekali. Akan tetapi, dengan penelitian ini bukan berarti menakut-nakuti, melainkan justru harus menjadi bahan bagi kita semua untuk senantiasa menjaga kewaspadaan,” kata Subandono.
Ia menyebutkan, dari 110 kali kejadian tsunami tersebut, di antaranya terjadi di Aceh, pantai barat Sumatra, pantai selatan Jawa, pantai selatan Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sulawesi Utara dan Papua.
Sedangkan beberapa daerah rawan tsunami di Indonesia, di antaranya di pantai barat Sumatra sudah terjadi 20 kali tsunami, pantai selatan Jawa 11 kali, Laut Banda 30 kali, Selat Maluku 32 kali, Selat Makasar 9 kali dan Papua sebanyak 3 kali
.
“Bagaimana dengan Pantai Selatan Sukabumi? karena termasuk pantai selatan Jawa, sehingga pantai selatan Sukabumi pun termasuk ke dalam daerah rawan gempa dan tsunami. Oleh karena itu, kami mengimbau kepada seluruh masyarakat yang tinggal di pesisir, termasuk Palabuhanratu, perlu waspada mengantisipasi dan menanggulangi bencana tersebut,” ujarnya.
Kerawanan bencana gempa dan tsunami tersebut, lanjut Subandono, sehubungan di daerah itu terdapat dua lempeng rawan gempa yakni lempeng Eurasia dan Indo-Australia.
Sementara terjadinya gempa bumi tektonik di laut hingga menimbulkan tsunami, dampak pergerakan lempeng serta kerak bumi. “Nah, terjadinya tsunami di Indonesia itu, pengaruh pertemuan kedua lempeng tersebut. Lokasi pertemuan kedua lempeng itu, sekitar 200 km arah ke selatan. Dengan pertemuan kedua lempeng ini lah, Indonesia menjadi daerah rawan gempa dan tsunami,” tutur Subandono.
Dikatakannya, mengingat pantai selatan Kab. Sukabumi termasuk daerah rawan gempa dan tsunami, sehingga masyarakat perlu melakukan berbagai upaya mitigasi (memperkecil risiko) bencana. Seperti halnya, menyelamatkan diri ke sejumlah tempat evakuasi yang sudah ditentukan. Misalnya, ke daerah perbukitan atau gedung bertingkat yang banyak rongganya.
“Seperti masjid yang banyak rongganya, bisa dipakai tempat evakuasi. Upaya lainnya, dengan menjaga lingkungan hidup. Misalnya menjaga kelestarian hutan pantai karena bisa meredam gelombang tsunami. Oleh karena itu, penanggulangan bencana gempa dan tsunami ini tidak bisa perorangan, melainkan harus melibatkan seluruh masyarakat,” katanya.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kab. Sukabumi, Ir. Dedah Herlina, M.Si., mengatakan, sosialisasi mitigasi bencana itu, bukan berarti menakut-nakuti masyarakat, melainkan menumbuhkan kesadaran kepada seluruh masyarakat agar senantiasa meningkatkan kewaspadaannya.
“Hal itu dengan melakukan upaya antisipasi, seperti mengetahui tempat evakuasi apabila terjadi bencana. Setelah sosialisasi mitigasi bencana ini, kita bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya, akan menindaklanjuti dengan membentuk satgas penanggulangan bencana di lingkungan masyarakat,” kata Dedah.

http://www.pikiran-rakyat.com/
Artikel diatas termasuk fungsi pendidikan, karena artikel di atas menginformasikan mengenai fenomena alam, khususnya yang terjadi di Indonesia. Fenemona alam tersebut berkaitan dengan pelajaran Geografi. Untuk itu, artikel diatas, membantu kita untuk mengetahui dan memahami terjadinya tsunami, gempa tektonik.












3. Media Hiburan

            Penipu Vs Pembunuh Bayaran dalam "Wild Target"

Kamis, 28/07/2011 - 06:35

AE/"PRLM"
ADEGAN di film action-comedy "Wild Target". *
"WILD Target" merupakan film action-comedy, produksi tahun 2010. Karya Sutradara Jonathan Lynn ini dibuat berdasarkan film Perancis berjudul "Cible Emouvante" (1993). Ditulis oleh Lucinda Coxon, dengan Produser Martin Pope dan Michael Rose.
Seorang pembunuh bayaran Victor Maynard (Bill Nighy) ditugaskan pimpinan gangster bernama Ferguson (Rupert Everett), untuk membunuh Rose (Emily Blunt). Rose menipu Ferguson dengan menjual lukisan Rembrant Palsu.
Tapi, setelah mengetahui sosok Rose, Victor memiliki ketertarikan dan berbalik melindunginya. Dalam perjalanannya, karena kesalahpahaman, mereka tanpa sengaja berkenalan dengan Tony (Rupert Grint). Mereka bertiga berusaha melarikan dari kejaran pembunuh bayaran lainnya yang ditugaskan Ferguson.
Apa yang terjadi berikutnya?
Film ini menawarkan kelucuan, dengan kesan "culun" dan konyol. Tapi mengundang senyum. Film yang lumayan menghibur. (AE-03)***

http://www.pikiran-rakyat.com/
Artikel ini diatas termasuk dalam fungsi pers sebagai media hiburan, karena artikel ini berisi informasi mengenai sebuah film, dan dalam artikel tersebut disebutkan bahwa film ini bemenawarkan kelucuan, dengan kesan “culun” dan konyol yang bersifat menghibur.





4. Media Kontrol Sosial

                Surat untuk Mahasiswa

Ciamis, 30 Oktober 2011

Tidak bisa dipungkiri lagi apabila di tahun ke dua pemerintahan SBY Jilid II sudah banyak pihak yang merasa muak atas kepemimpinannya. Dari mulai rakyat kecil sampai tokoh lintas agama pun sudah menunjukan reaksinya. Memang sebagai seorang kepala negara, SBY terlihat begitu elegan. Dengan segala macam pencitraannya SBY terlihat begitu karismatik. Tak jarang remaja-remaja perempuan pun ikut mengidolakannya. Tapi sebagai seorang kepala pemerintahan SBY terlalu plin-plan. Isu resuffle yang kemarin baru berakhir setelah digulirkan beberapa bulan pada awalnya menjadi harapan banyak pihak akan perubahan dari pemerintahan SBY yang telah menginjak tahun ke tujuh. Tapi sangat disayangkan isu tersebut tidak lebih dari sekadar politik dagang sapi.

Di sisi lain ada suatu kekhawatiran ketika mahasiswa tidak lagi menjalankan fungsinya sebagai kontrol sosial. Tentunya kita masih ingat bagaimana para aktivis yang disebut dengan angkatan ’66 dan angkatan ’98 memiliki peran yang begitu penting dalam meruntuhkan pemerinyahan rezim yang disebut sebagai orde lama dan orde baru. Memang pada saat itu mahasiswa masih sangat peduli dengan mengawal jalannya pemerintahan dan mengambil tindakan ketika pemerintah dirasa tak lagi berpihak pada rakyat. Berbeda dengan mahasiswa sekarang yang lebih senang dengan dunia hiburan dan gaya hidup hedonisme. Memang tidak salah untuk mendapatkan suatu hiburan di tengah rutinitasnya sebagai seorang pelajar. Tapi sangat disayangkan ketika hal itu malah menghilangkan fungsinya sebagai kontrol sosial.

Majalah-majalah yang diterbitkan pers mahasiswa pun sudah jarang sekali membahas isu-isu nasional khususnya mengenai pemerintahan yang sedang berjalan. Setidaknya itulah yang saya rasakan di kampus saya selama menjadi mahasiswa. Kerap majalah-majalah di kampus malah penuh dengan banyolan-banyolan ala majalah remaja. Tidak salah memang memuat hiburan dalam sebuah majalah kampus. Tetapi apabila terlalu berlebihan apa bedanya dengan majalah remaja. Sebuah media terbitan mahasiswa tentunya harus pula manunjukkan fungsinya sebagai mahasiswa. Bahkan jangankan memikirkan negaranya, ada suatu kenyataan yang sangat memilukan. Sangat kontras memang, ketika dulu Bung Hatta memilih untuk tidak menikah sebelum Indonesia merdeka. Sekarang seorang mahasiswa malah memilih untuk tidak melanjutkan kuliah ketika pacarnya menikah dengan orang lain.

Apabila hal seperti ini terus dibiarkan ada suatu kekhawatiran yang timbul. Tentunya masih segar dalam ingatan kita bagaimana runtuhnya rezim Qaddafi di Libya. Mengikuti runtuhnya beberapa rezim lainnya di Timur Tengah. Rezim-rezim tersebut runtuh di tangan rakyat yang sudah merasa muak dengan pemerintahnya. Bukan diruntuhkan oleh para mahasiswanya. Ketika mahasiswa tak lagi bergerak maka rakyat lah yang akan bergerak. Apabila rakyat yang terpaksa harus bergerak maka gayanya pun tak akan seelegan mahasiswa yang juga disebut sebagai kalangan intelektual. Rakyat akan cenderung bergerak dengan anarkis. Terjadinya pemberontakan di Libya merupakan salah satu contoh nyata.

Harus kita akui bahwa pergerakan mahasiswa tak lagi “segarang” dulu. Beberapa kali aksi mahasiswa yang diperkirakan akan besar ternyata melempem. Rasanya apabila hal ini di biarkan bukan tidak mungkin dalam satu atau dua tahun ke depan, sebelum masa kepemimpin SBY berakhir, rakyat akan bergerak dengan caranya sendiri. Bukan tidak mungkin apa yang baru saja terjadi di Timur Tengah akan juga merembet ke negara kita. Harusnya pemerintah belajar dari hal itu. Kalaupun pemerintah tidak mengambil tindakan harusnya mahasiswa menjalankan fungsinya.

Ini hanyalah sebuah ungkapan kegelisahan dari seorang mantan mahasiswa abal-abal yang memang pernah kuliah di kampus yang tidak begitu terdengar gaung pergerakannya. Sebuah kampus yang maahasiswanya hanya sibuk dengan masalah internal dan sibuk menghilangkan sebuah paham yang disebut sebagai apatisme yang tak kunjung usai. Dengan tidak bermaksud “sotoy”, mari kira renungkan lagi mana yang lebih baik. Ketika mahasiswa bergerak dengan gayanya sebagai intelektual muda atau membiarkan rakyat yang sudah muak bergerak dengan gayanya yang cenderung anarkis?


http://fiscuswannabe.blogspot.com/

Artikel di atas termasuk fungsi pers sebagai medaia kontrol sosial, karena berisi mengenai opini dan fakta mengenai kehidupan mahasiswa, dan berisi keluhan mahasiswa.





















5. Sebagai Lembaga Ekonomi


           Cakue C4 dengan Saus Blackpepper


Rabu, 2 November 2011 | 17:31 WIB


ANDRA OKTAVIANI
Cakue Bersaus Blackpepper –
SIAPAPUN pasti tahu cakue, panganan tradisional Cina ini banyak dijual oleh pedagang kaki lima. Cakue biasanya hanya disajikan dengan saus dengan cita rasa asam manis. Hau's Tea salah satu kedai yang menyediakan menu utama cakue, di sejumlah mal di Bandung, menawarkan menu cakue yang berbeda. Menu ini diberi nama cakue C4.

C4 di sini merupakan singkatan dari bahan-bahan yang digunakan untuk membuat menu ini yaitu cakue, chicken crispy, cheese, dan cream cheese.

Menu ini disajikan dengan daun selada dan dilumuri saus blackpepper, saus sambal, dan saus tomat. Menu baru dari Hau's Tea ini dapat dinikmati di semua outlet Hau's Tea dengan harga promosi, Rp 11.000 per porsinya yang berisi dua buah cakue dengan isian meriah tadi.


http://jabar.tribunnews.com/
Artikel ini termasuk fungsi pers sebagai media ekonomi karena penulis menawarkan menu baru yang terdapat di tokonya


Minggu, 17 Januari 2016

contoh proyek yg AMDAL nya bermasalah

TUGAS  IPA

pengaruh perencanaan proyek atau kegiatan usaha terhadap lingkungan
D
I
S
U
S
U
N
OLEh
SUKRI  SAPUTRA

KELAS  XII TAB  2
SMK N  1  MINAS

TP  :  2015 - 2016




Pembangunan Rumah Sakit di Parepare Dituding Mengancam Ikan  
TEMPO.CO, Parepare - Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Mahatidana, Rudi Najamuddin, menyoroti pembangunan rumah sakit tipe B plus senilai Rp 40 miliar di Parepare karena tidak dilengkapi dengan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal).

Menurut Rudi, pembangunan rumah sakit itu mengancam terjadinya kerusakan alam, seperti penyempitan muara Sungai Salo Karajae serta matinya ikan dan biota lainnya dalam sungai akibat pembuangan limbah rumah sakit.

Selain itu, keberadaan terumbu karang di perairan Tonrangen, Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, juga terancam rusak. “Pemerintah Kota Parepare tidak punya kepedulian terhadap ancaman kerusakan lingkungan karena tidak menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Rudi kepada Tempo, Senin, 28 Desember 2015.

Enam Puskesmas di Kota Parepare, yang saat ini sedang direhabilitasi, kata Rudi, juga tidak dilengkapi dokumen amdal, terutama yang berkaitan dengan pengolahan limbah cair medisnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Humas Pemerintah Kota Parepare Ahmad Masdar mengatakan amdal yang berkaitan dengan pembangunan rumah sakit tipe B plus itu sudah ada, meski diakui terlambat. “Seharusnya, yang disorot bukan hanya masalah Amdal, tapi dampak positif yang akan dirasakan masyarakat terhadap fasilitas kesehatan itu,” tuturnya.

Pabrik Semen Indocement Masih Terganjal Izin Amdal  

EMPO.CO, Jakarta - Rencana pembangunan pabrik semen di Pati oleh PT Sahabat Mulia Sakti, anak perusahaan PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk, masih terhambat meski syarat izin usaha pertambangan sudah dipenuhi. “Namun proses dokumen AMDAL masih akan diproses di sidang komisi Amdal, 30 Januari pekan depan," ujar Direktur Sahabat Mulia Sakti, Alexander Frans, Jumat, 27 Januari 2012.

Pengesahan dokumen Amdal atau analisis mengenai dampak lingkungan terhambat karena masih ada penolakan dari kelompok masyarakat setempat. Misalnya, “Ada kekhawatiran dari Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng bahwa eksploitasi berlebihan di pegunungan Kendeng bisa menimbulkan bencana dan ancaman kekeringan air," ucap Frans.

Corporate Secretary Indocement, Sahat Panggabean, mengakui bahwa timbulnya kekhawatiran masyarakat akan isu-isu lingkungan itu wajar. "Tentunya yang namanya dampak jelas ada. Namun sepanjang bisa dikelola dengan baik, dampak akan semakin kecil atau bahkan tidak ada," ujar Sahat.

 

 

Warga Gombong Selatan Tolak Pabrik Semen

REPUBLIKA.CO.ID, KEBUMEN -- Warga Gombong Selatan Kabupaten Kebumen, sepakat menolak rencana pembangunan pabrik semen yang akan menggunakan bahan batu kapur yang ada di wilayah tersebut. Untuk itu, ratusan warga yang tergabung dalam Persatuan Rakyat Penyelamat Karst Gombong (Pepag), menggerudug kantor Balai Diklat Provinsi Jawa Tengah di Jalan Setiabudi Semarang, yang sedang menggelar Sidang Komisi Amdal rencana pendirian pabrik tersebut, Kamis (29/10).

Wakil Ketua Persatuan Rakyat Penyelamat Karst Gombong (Pepag), Lapiyo, saat dihubungi via telepon genggamnya,  mengemukakan kedatangan mereka merupakan bentuk penolakan masyaakat Gombong selatan terhadap rencana pembangunan pabrik tersebut. Hal ini karena pabrik tersebut akan menggunakan bahan baku batu kapus dari kawasan pegunungan karst di wilayah mereka. 

''Kawasan pegunungan karst tersebut merupakan sumber penghidupan kami, karena menjadi penampung air bagi kawasan tersebut. Bila gunung-gunung batu kapur dihancurkan, maka kami akan kehilangan sumber mata air,'' jelasnya.
Dijelaskan, masyarakat Gombong Selatan, selama ini menggantungkan kebutuhan air dari keberadaan pegunungan karst yang membentang wilayah tersebut. Bahkan dengan keberadaan pegungungan tersebut, pada musim kemarau panjang seperti sekarang, masyarakat Gombong Selatan, tidak sampai mengalami kesulitan air. 


Demo Tolak Bangun Apartemen Dipimpin Dirut PT MONERAL DKI
Aksi penolakan pembangunan apartemen Lexington oleh ratusan warga perumahan Deplu, Jakarta Selatan, dipimpin seorang politisi senior yaitu Erros Djarot dan anaknya Banyu Biru Djarot. Aksi tersebut cukup besar karena memakan separuh badan jalan. Demo tersebut diadakan guna memprotes pembangunan apartemen, karena bangunan tersebut diduga belum mengantongi izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), tetapi telah dipasrahkan.
"Belum ada analisis dampak lingkungan, karena belum ada diskusi dan musyawarah dengan warga dari RT 01 sampai 03 di RW 03 Bintaro. Apa ini bukan tindak pembohongan dan pembobolan uang konsumen? Karena apartemen yang mereka beli belum mengantongi IMB dan Amdal," ujar Erros pada beberapa wartawan, di Jakarta, Senin (11/8/2014).
Erros mengatakan, selain itu alasan lain warga Deplu Bintaro menolak pembangunan apartemen tersebut adalah tidak ingin Jalan Deplu Raya yang merupakan penyebab kemacetan atau bottleneck menjadi bertambah parah macetnya.
Ia juga menilai bahwa lebih dari 300 penghuni apartemen tersebut akan menambah jumlah kendaraan yang melintasi Jalan Deplu Raya. "Pekerja mau kena macet berapa jam yang tinggal di Deplu Bintaro dan sekitarnya?" tandasnya.
"Hak wong cilik dirampok secara elegan oleh mereka," lanjutnya.
Selain Erros, putranya Banyu Biru juga menyesalkan dibangunnya apartemen tersebut. Ia menganggap, selain belum mendapatkan izin warga, pembangunan tersebut akan merusak ketersediaan air tanah.
"Belum lagi jalan Deplu Raya tengah telah dihilangkan pihak Lexington dan dijadikan bagian dari halaman mereka," ungkap Banyu.
Banyu selaku Direktur PT Monorail Jakarta pun ingin, Gubernur DKI Jakarta Jokowi memperhatikan masalah tersebut. Ia berharap Jokowi bisa mengambil tindakan tegas terhadap pengembang yang membangun apartemen itu karena belum memenuhi Amdal dan izin dari warga.
"Macet dan air adalah janji Jakarta Baru. Kami yakin wong cilik akan dibela. Janji Indonesia Baru kami mulai dari warga terdekat, yaitu tetangga serta kampung kami." tegas Banyu.

Ditolak Warga, Jalan Beton Bakal Pindah
MAJENE, RADAR SULBAR -- Pembangunan jalan rabat beton yang akan dibangun di Lingkungan Rangas Timur hingga Rangas Tammalassu Kelurahan Rangas Kecamatan Banggae, Majene, Provinsi Sulbar, menemui jalan buntu.

   Akibat penolakan warga, pengerjaan jalan sepanjang 540 meter dengan ketinggian 30 sentimeter dan lebar enam meter itu, terpaksa terhenti.
   Demi menghargai bantuan APBN sebesar Rp1,3 miliar untuk pembangunan jalan rabat beton itu, pihak pengelola berencana memindahkan titik kegiatan.

"Balai menawarkan ke kami untuk memindahkan pembangunan jalan rabat beton itu ke Lingkungan Rangas Paqbesoang," terang Lurah Rangas, Hapid, Rabu 6 Oktober.
   Tawaran tersebut, menurut Hapid dinilai sebagai solusi terbaik sebab akan melewati pekuburan umum dan depan kantor lurah. Kendati demikian, pihaknya akan meminta restu warga dan tokoh masyarakat melalui musyawarah.

"Kita tidak ingin ada reaksi sama timbul setelah pemindahan lokasi disepakati," jelasnya.

   Ia berharap, pemindahan lokasi pembangunan jalan beton itu tidak bermasalah. Jika warga bersikukuh menolak, konsekuensinya proyek itu akan dipindahkan ke daerah lain.
   Menurut Hapid, diterima atau ditolak kuncinya di tangan warga selaku pengguna akses. Pihaknya hanya menunggu keputusan warga.

   Pembangunan tahap pertama itu akan dilanjutkan untuk tahap kedua dengan anggaran Rp 4,5 miliar. Jalan beton tersebut akan dibangun di Lingkungan Rangas Barat sepanjang dua kilometer.

"Kalau pemindahan lokasi tahap pertama diterima warga maka pembangunan tahap kedua akan disambung dari titik akhir," jelasnya.

   Dijelaskan Hapid, sesuai Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Majene Selasa lalu, warga menolak jalan beton karena dianggap akan menimbulkan polusi. Meskipun bupati telah menjamin akan dilanjutkan dengan pengaspalan di atas beton, tapi warga tetap berkeras menolak. "Mereka inginkan pengaspalan murni," ujarnya.
   Permintaan itu, kata lurah, menjadi masalah bagi pelaksana dan pengelola proyek. Mengingat tahun anggaran 2015 hanya tersisa beberapa bulan sehingga tidak memungkinkan untuk memenuhi permintaan warga itu.


sekian contoh dari kami..........
dan terimakasih telah berkunjung........